Dialog Interaktif P3DN 2017: Hasil Litbang ESDM sebagai Penguatan TKDN Nasional

Diposting : Kamis, 30 November 2017 14:55  


Jakarta – “Saat ini Badan Litbang ESDM masih dinilai sebagai cost center, namun dengan perubahan menjadi Badan Layanan Umum (BLU) diharapkan Badan Litbang ESDM mampu menghasilkan produk inovasi atau layanan yang berdaya saing, terjangkau dan berwawasan lokal,” demikian disampaikan Staf Ahli Menteri ESDM Bidang Investasi dan Pengembangan Infrastruktur, Prahoro Yulijanto Nurtjahyo dalam pembukaan Seminar Dialog Interaktif Peningkatan Penggunaan Produksi Dalam Negeri (P3DN) pada Kamis (30/11/2017) di Jakarta.

 

Pelaksanaan kegiatan bertema “Dialog Industri Berbasis Hasil Litbang ESDM sebagai Pilar Penguatan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) Nasional” ini merupakan wujud nyata partisipasi Badan Litbang ESDM dalam mendukung kebijakan P3DN Nasional. Maksud dan tujuan dialog ini adalah untuk meningkatkan pemahaman TKDN  dari sisi teknis dan makro serta menumbuhkan kesadaran peranan industri berbasis hasil litbang ESDM dalam meningkatkan TKDN Nasional.

 

“Badan Litbang ESDM harus merubah mindset-nya agar dapat menjadi produsen teknologi, meyakinkan mitra bisnis bahwa produk litbang ESDM profitable, mampu menjaring mitra bisnis, memberikan bimbingan dan dukungan teknologi, serta mengembangkan after sales service,” demikian disampaikan Prahoro.

 

Di akhir pidato kuncinya, Prahoro berharap agar kegiatan seperti ini dapat terus digiatkan dan ditajamkan pembahasannya sehingga fungsi Badan Litbang ESDM sebagai pusat inovasi yang menyerap sumber daya lokal dapat optimal dan mampu mensubstitusi produk-produk impor.

 

Sebelum dialog interaktif dimulai, Sekretaris Badan Litbang ESDM, Sujatmiko selaku moderator menyegarkan ingatan para peserta bahwa program P3DN ini merupakan upaya Pemerintah untuk mendorong masyarakat agar lebih menggunakan produk dalam negeri dibandingkan produk impor. Salah satu bentuknya adalah mewajibkan instansi pemerintah untuk memaksimalkan penggunaan hasil produksi dalam negeri dalam kegiatan pengadaan barang/jasa yang dibiayai oleh APBN/APBD.

 

Staf Ahli Menteri Perindustrian Bidang P3DN, Imam Haryono selaku narasumber menekankan bahwa potensi serapan TKDN melalui APBN pada setiap sektor sangat besar, dan lembaga litbang, baik pemerintah, BUMN/BUMD, maupun swasta harus dapat mengoptimalkan kesempatan ini sehingga industri dalam negeri dapat berkembang. Ia berpesan “slogan Cinta Produk Indonesia tidak hanya menjadi slogan semata, namun juga dapat dihayati dan dilakukan oleh para pengambil keputusan dimasing-masing instansi untuk memprioritaskan produk lokal dalam kegiatannya.”

 

Acara ini diikuti oleh kurang lebih 100 peserta yang berasal dari berbagai instansi, baik pemerintah maupun swasta. Selain Imam, hadir pula sebagai narasumber, adalah Staf Ahli Menteri ESDM Bidang Perencanaan Strategis, Yudo Dwinanda Priaadi, Analis Hasil Penelitian Pusinov LIPI, Priyo Yantyo, Direktur PT Senor Technology, Indra Jaya, dan Manager Proyek PT Sucofindo, Lukman Hakim.

 

Indra mencermati bahwa isu TKDN ini mencakup area yang luas oleh karenanya pembahasan dipersempit hanya pada isu TKDN hasil litbang. Secara regulasi, TKDN sudah cukup mendapat tempat. Terkait proses pengadaan barang/jasa, TKDN pun sudah mulai diperhitungkan sejak rencana pendanaan proyek, yaitu pada usulan rencana penggunaan produksi dalam negeri. Kemudian pada tahap tendering, diminta untuk mencantumkan prasyarat penggunaan produksi dalam negeri. Komitmen pemerintah dalam P3DN dapat juga dilihat dari adanya kebijakan referensi harga dan daftar inventarisasi barang/jasa produksi dalam negeri. Namun sayangnya, dengan semua keistimewaan tersebut belum juga meningkatkan TKDN secara signifikan.

 

“Insentif oleh pemerintah sangatlah penting, diantaranya adalah kesamaan langkah, keselarasan antara segala potensi dalam negeri yang dapat dikerahkan untuk produksi, trigger sebagai pemicu agar industri menggunakan bahan baku dalam negeri, dan yang terakhir adalah dibutuhkannya kebijakan nasional sebagai pengikat agar komitmen penggunaan produksi dalam negeri benar-benar dijalankan,” jelas Indra.

 

Sujatmiko menyimpulkan bahwa “Para pembuat kebijakan TKDN secara paralel telah berupaya membuat kebijakan-kebijakan untuk mendorong peningkatan TKDN nasional, namun kebijakan tersebut belum sepenuhnya applicable, seperti persyaratan pengajuan verifikasi TKDN yang tidak dimiliki oleh lembaga litbang. Akibatnya mitra bisnis diharuskan menanggung risiko dalam investasi verifikasi tersebut. Artinya perlu diciptakan ekosistem industri yang kompetitif, yang meliputi aspek harga, kualitas, delivery, dan pelayanan. Dalam hal ini, Indonesia belum menjadi negara produsen bahan baku yang berkualitas dan kompetitif dalam harga dan pelayanan. Proses produk hasil litbang menjadi produk yang berdaya saing tinggi memerlukan proses dan waktu yang cukup panjang. Karenanya sangat diperlukan intervensi kebijakan untuk produk litbang dalam melancarkan bottleneck yang menjadi kendala selama ini. (LH/AR)