Arsip Berita



Apa kabar Energi Laut Indonesia?
Indonesia adalah negeri yang sangat unik, tersusun oleh lebih dari 16 ribu pulau. Meng-energikan seluruh atau bahkan hanya sebagian pulau-pulau tersebut sungguh memerlukan rantai pasokan yang sangat kompleks, terlebih di Indonesia timur dengan kondisi geografi yang sulit dan infrastruktur energi yang sangat terbatas. Pada kenyataannya bukan hanya masalah pasokan, ketahanan energipun Indonesia masih harus dijaga dengan usaha yang sangat keras. Harga minyak dunia yang menurun secara ekstrim sangat mempengaruhi iklim investasi dan usaha eksplorasi sumber energi baru. Penemuan cadangan migas baru berjalan sangat lambat, baru diawal tahun 2020 Kementerian ESDM mengumumkan ditemukannya cadangan migas baru setelah lebih dari 15 tahun sejak ditemukannya Blok Cepu. Dilain pihak penambahan cadangan energi primer dari energi baru terbarukan (EBT) juga berjalan sangat lambat. Hingga saat ini porsi EBT baru tercapai 12,36%, sedangkan target capaian menurut Kebijakan Energi Nasional (KEN) harus 23% pada tahun 2025. Walaupun demikian, tahun 2017 Pemerintah Indonesia telah mengeluarkan Rencana Umum Energi Nasional (RUEN) dimana strategi pemenuhan dan bauran energi Indonesia hingga tahun 2050 telah ditentukan. Pada saat itu energi primer nasional masih akan tergantung pada energi fosil walaupun tidak lagi dominan karena 31% diantaranya sudah harus berasal dari EBT.

Data Kementerian ESDM menunjukkan bahwa diantara ribuan pulau di Indonesia tersimpan energi laut yang sangat berlimpah, tidak kurang dari 40 GW listrik dapat dibangkitkan dari energi arus, gelombang dan perbedaan temperatur laut. Dewan Energi Nasional (DEN) mengharapkan adanya kontribusi energi laut sebesar 0,1 % dari porsi EBT pada tahun 2025. Namun tampaknya listrik dari energi laut bakalan sukar untuk terwujud. Paling tidak ada 2 kendala utama dalam pengembangan dan pemanfaatannya:

1. Teknologi konversi yang belum matang. Teknologi konversi yang telah ada umumnya dikembangkan di Eropa barat dan Amerika utara dengan kondisi hidro-oseanografi dan morfologi dasar laut yang sangat berbeda dengan di Indonesia. Teknologi tersebut tentu memerlukan modifikasi yang memadai untuk dapat diterapkan di Indonesia.

2. RUPTL 2017. Peraturan ini memungkinkan pembelian listrik dari energi laut oleh PLN hanya jika teknologinya telah matang dan tersedia secara komersial. Kenyataannya, sampai sekarang belum pernah ada purwarupa teknologi konversi energi laut yang telah terpasang dan terbukti handal selama 5 tahun berturut-turut di Indonesia. Aturan tersebut juga tidak menyebutkan adanya insentif, bahkan mengharuskan adanya kompetisi tarif dengan teknologi konversi lain, seperti pembangkit listrik tenaga hidro dan diesel sehingga melemahkan investor yang sudah siap menerapkan teknologinya di Indonesia.

Lembaga riset kelautan sesungguhnya dapat menjembatani pengembangan teknologi dan implementasi, namun lembaga semacam itu telah banyak mengalami pengurangan anggaran dan riset energi laut bukanlah merupakan prioritas. Usaha menggaet mitra asing yang mempunyai teknologi untuk melakukan riset dan pengembangan di Indonesia belum pernah berhasil, karena pada akhirnya mereka selalu berharap pada pemanfaatan teknologinya secara komersial. Kini riset dan pengembangan energi laut tinggallah pada individu-individu frontier yang telah sejak lama konsisten dan yakin akan dukungan energi laut bagi ketahanan energi Indonesia.
Hak Cipta © 2017 Badan Litbang ESDM
Badan Litbang ESDM
Jl.Ciledug Raya Kav.109 - Cipulir Kebayoran Lama Jakarta Selatan 12230 Indonesia
Telp. +62 (021) 72798311 Fax. +62 (021) 72798202