Arsip Berita



PROGRAM PPM SEKTOR PERTAMBANGAN DAN ENERGI:  PRINSIP EKOLOGI DAN KEADILAN SOSIAL DALAM PELAKSANAANNYA
Berkembangnya kasus pro dan kontra beroperasinya industri pertambangan kerap kali dilihat dari berbagai perspektif, di antara wacana yang berkembang adalah wacana nasionalisme, perebutan sumber daya alam oleh kaum pemodal, pertarungan kaum elit daerah, keberpihakan dan peran media, serta krisis lingkungan. Kemunculan perlawanan ini dilakukan karena berbagai faktor di antaranya kekecewaan, ketidakpuasan, dan keterancaman hidup karena dampak yang ditimbulkan oleh perusahaan.  Pengembangan dan pemberdayaan masyarakat atau disingkat PPM didasari oleh sebuah cita-cita bahwa masyarakat (individu, perusahaan, kelompok masyarakat) bisa dan harus mengambil tanggung jawab dalam merumuskan kebutuhan, mengusahakan kesejahteraan, menangani sumber daya, baik sumber daya alam maupun sumber daya manusia dan mewujudkan tujuan hidup mereka sendiri.  Dalam mencapai keberhasilan program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat untuk setiap fase perencanaan dan pelaksanaan program PPM terdapat dua prinsip dasar, yakni prinsip ekologi dan keadilan sosial
.




Terdapat beberapa prinsip ekologi yang mendasari pelaksanaan program PPM namun kali ini hanya akan membahas dua prinsip ekologi yang utama. Pertama adalah prinsip keberlanjutan (sustainability). Prinsip ini menyatakan bahwa: 
sistem harus dapat dipertahankan dalam jangka panjang;
sumber daya harus digunakan hanya pada tingkat ketika sumber daya  tersebut dapat diisi ulang kembali atau diganti;
sumber energi terbarukan harus dimanfaatkan;
output ke lingkungan harus terbatas pada tingkat ketika ia dapat diserap;
konsumsi harus diminimalisir daripada dimaksimalkan.

Oleh karena itu pembangunan ekonomi dan sosial haruslah berlandaskan kepada prinsip berkelanjutan, artinya tidak harus memenuhi kebutuhan saat ini tanpa memedulikan kebutuhan masa yang akan datang tetapi mengusahakan agar keberlanjutan pemenuhan kebutuhan tersebut pada masa mendatang, pada generasi kemudian. Inilah inti prinsip keberlanjutan, yakni keadilan bagi setiap generasi. 

Pemenuhan kebutuhan dan aspirasi adalah tujuan utama pembangunan ekonomi dan sosial berkelanjutan, mengharuskan dipenuhinya kebutuhan dasar bagi semuanya dan diberinya kesempatan kepada semua untuk mengejar cita-cita kebutuhan yang lebih baik. Kebutuhan dasar dalam konteks ini adalah kebutuhan manusia secara wajar dan berkesinambungan yang keterkaitannya dengan lingkungan hidup sangat erat. Kebutuhan yang wajar ditentukan secara sosial dan kultural, dan prinsip keberlanjutan harus memperluas nilai-nilai yang menciptakan standar konsumsi yang berada dalam batas-batas kemampuan ekologi.

Prinsip ekologi yang kedua adalah prinsip keragaman (diversity) yang merupakan aspek fundamental penting lainnya. Di alam, berbagai organisme dan sistem berevolusi untuk memenuhi kebutuhan keadaan tertentu, dan melalui keragaman alam berkembang, beradaptasi dan tumbuh. Dengan keragaman, kemunduran satu sistem atau organisme tidak selalu harus berarti bencana bagi keseluruhan. Keragaman budaya artinya budaya-budaya tersebut sudah membuktikan mampu beradaptasi dengan keadaan baru, sedangkan keseragaman dianggap sebagai bencana ekologi. Jika di dunia ini hanya ada dua atau tiga spesies gandum, dengan munculnya penyakit baru akan berpotensi menghapus semua jenis tanaman gandum. Keseragaman budaya mungkin berubah menjadi keseragaman budaya yang bersifat maladaptif atau merusak, mengakibatkan kerusakan peradaban manusia. 

Di dalam prinsip keragaman pada dasarnya tidak hanya satu kunci jawaban benar atau satu cara yang benar dalam melakukan sesuatu, artinya sangat menghargai dan/atau mendukung keragaman jawaban atau respon. Oleh karena itu, keragaman merupakan jalan tengah yang jauh lebih sederhana, mendukung berbagai cara yang berbeda dalam melakukan sesuatu, sehingga orang dapat belajar dari pengalaman orang lain dan perubahan dapat melanjutkan atas dasar kearifan. Perbedaan sangat dihargai daripada keseragaman. Bila keragaman sangat dihargai, maka orang didukung untuk menemukan solusi lokal mereka sendiri serta cara untuk melakukan sesuatu. Melalui komunikasi horizontal, pengalaman dapat dibagikan dan pelajaran dapat dipelajari jauh lebih efektif daripada bentuk komunikasi birokrasi terpusat. Dengan demikian, perubahan muncul dari bawah secara organik daripada direncanakan secara terpusat, seperti pengalaman dari hari ke hari dari orang biasa yang ikut berpartisipasi.

Sama halnya dengan prinsip ekologi, terdapat juga beberapa prinsip keadilan sosial dalam pelaksanaan program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat. Prinsip pertama adalah pemberdayaan (empowerment) merupakan faktor penting dalam strategi pengembangan dan pemberdayaan masyarakat. Dalam hal ini, kata pemberdayaan didefinisikan secara sederhana sebagai meningkatkan kekuatan kepada yang kurang beruntung. Dengan kata lain, pemberdayaan adalah suatu proses membantu kelompok atau individu yang kurang beruntung secara lebih efektif, seperti belajar dan menggunakan keterampilan dalam melobi, menggunakan media, terlibat dalam tindakan politik, memahami bagaimana bekerja secara bersistem dan lain sebagainya.

Prinsip keadilan sosial sering dikaitkan dengan kebutuhan (need). Prinsip kebutuhan adalah salah satu prinsip yang fundamental dalam kebijakan sosial, perencanaan sosial dan pengembangan masyarakat. Ada dua pendapat ketika kebutuhan dipandang sebagai dasar untuk keadilan sosial dan pembangunan masyarakat: pertama adalah orang atau masyarakat harus memiliki kebutuhan mereka ' terpenuhi ', dan kedua adalah orang atau masyarakat harus mampu menentukan kebutuhan mereka sendiri daripada kebutuhannya ditentukan oleh orang lain. Dasar pemberdayaan dan pengembangan masyarakat mensyaratkan bahwa orang, kelompok masyarakat memiliki kemampuan untuk menentukan kebutuhan mereka sendiri, dan bertindak bagaimana memenuhi kebutuhan mereka sendiri. Peran perusahaan, profesional, peneliti dan perencana adalah membantu masyarakat mewujudkan kebutuhan yang didefinisikan oleh masyarakat itu sendiri, mungkin dengan membantu memberikan keahlian ketika diperlukan dan dengan melalui fasilitasi proses, tetapi peran perusahaan, profesional, peneliti dan perencana tidak bertanggung jawab dalam mendefinisikan atau merumuskan kebutuhan yang diinginkan masyarakat. Dengan demikian anggapan bahwa perusahaan, profesional, peneliti dan perencana bahwa mereka mengontrol atau mengendalikan hak mengendalikan takdir sendiri akan terbantahkan.



Partisipasi (participation) merupakan elemen penting dalam menciptakan keberhasilan program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat dalam setiap fase perencanaan dan pelaksanaan. Partisipasi ini menyangkut kesamaan dan kesepakatan dalam struktur pengembangan yang terpadu dan terencana dalam program pengembangan dan perberdayaan masyarakat yang dibangun secara bersama.  Partisipasi adalah take a part atau peran serta atau ikut ambil bagian. Definisi lain tentang partisipasi masyarakat sering diartikan dalam kaitannya dengan pembangunan masyarakat yang mandiri, perwakilan, mobilisasi sosial, pembagian sosial yang merata terhadap hasil pembangunankelembagaan, demokrasi politik dan sosial, reformasi sosial atau bahkan yang disebut sebagai revolusi rakyat. Pendapat lain mengartikan partisipasi masyarakat dengan keterlibatan komunitas setempat secara aktif dalam pengambilan keputusan (dalam perencanaan) atau pelaksanaan terhadap proyek-proyek pembangunan oleh masyarakat. Beberapa pengertian lainnya menyebutkan bahwa secara umum peran serta seseorang, sekelompok orang atau masyarakat mengandung makna penyerahaan sebagian peran dalam kegiatan dan tanggung jawab tertentu dari satu pihak ke pihak yang lain. Oleh karena itu suatu peran serta memerlukan kesediaan kedua belah pihak dalam suatu hubungan yang saling menguntungkan. Partisipasi adalah pelibatan diri secara penuh pada suatu tekad yang telah disepakati di dalam suatu kelompok, atau antar kelompok sampai dengan skala nasional dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari tata pembangunan Indonesia. Dengan demikian partisipasi menuntut keterlibatan penuh dari pelakunya dalam pengambilan keputusan, menjalankan keputusan dan bertanggung jawab atas kosekuensi dari keputusan yang disepakatinya. Keterlibatan para pelaku tidak terbatas hanya pada gagasan tetapi mencakup seluruh kemungkinan kontribusi yang dapat diberikan. Oleh karena itu partisipasi mengandung arti kesepakatan, tindakan, dan pembagian kerja serta tanggung jawab.
Prinsip keadilan sosial yang tidak kalah pentingnya adalah prinsip hak dan tanggung jawab (right and responsibility). Beberapa pemerintah dan organisasi seperti Amnesty International, berpendapat bahwa hak asasi manusia adalah universal dan mutlak, dan berlaku untuk semua orang dalam segala situasi. Pemerintah lainnya, terutama di kawasan Asia, berpendapat bahwa hak asasi manusia sebagaimana didefinisikan di atas adalah konsep yang pada dasarnya merupakan pandangan Barat, dan bahwa hak harus dipahami secara berbeda dalam budaya yang berbeda.
Mungkin pernyataan tentang hak asasi manusia saat ini yang paling diterima adalah yang dinyatakan dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, diadopsi oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-bangsa pada 1948. Sebagai tambahan, terdapat dua perjanjian utama internasional PBB (UN International Covenants), yang pertama berurusan dengan hak sipil dan politik, dan yang kedua berurusan dengan hak ekonomi, sosial dan budaya. Yang muncul karena adanya keprihatinan pada masalah hak untuk hidup dan kebebasan, hak untuk kesetaraan sebelum hukum, hak untuk peradilan yang adil, kebebasan berkumpul dan berserikat, perlindungan terhadap diskriminasi, dan sebagainya. Sedangkan yang terakhir atau kedua adalah tentang  hak untuk bekerja, hak untuk pendapatan yang memadai, hak untuk pendidikan, hak untuk layanan kesehatan, hak untuk makanan, pakaian dan perumahan, hak untuk bergabung dengan serikat pekerja, dan sebagainya.
Terdapat hubungan yang erat tantara hak dan tanggung jawab, serta tugas atau kewajiban. Dengan kata lain, yang paling mendasar adalah orang harus menghormati hak orang lain. Dengan demikian, pernyataan bahwa orang memiliki hak kebebasan berbicara menyiratkan bahwa semua orang memiliki kewajiban untuk tidak menyangkal hak seperti itu pada orang lain. Hubungan hak dan tugas lainnya adalah penegasan bahwa hak menyiratkan kinerja kewajiban sosial seseorang. Hak memilih dianggap bertanggung jawab atas isu-isu politik, hak pendidikan dianggap memikul tanggung jawab untuk menggunakan manfaat dari pendidikan itu untuk kemajuan masyarakat, hak bebas berekspresi dianggap berkaitan dengan kewajiban untuk berpartisipasi dalam urusan sipil, dan sebagainya. Perbedaan bobot tantara hak dan tanggung jawab pada dasarnya adalah masalah ideologi: kaum konservatif cenderung menekankan kewajiban, tugas dan tanggung jawab daripada hak, sementara yang lain menekankan hak sambil memberikan sedikit perhatian pada tanggung jawab dan kewajiban.
Oleh karena itu, dalam penyusunan program pemberdayaan dan pengembangan masyarakat, Pertama perlu mendefinisikan secara jelas tentang hak dalam forum publik, sehingga semuanya memahami. Hal yang sama juga berlaku untuk tanggung jawab, harus dijabarkan dengan jelas. Kedua, mensyaratkan bahwa hak tersebut harus terjamin dan ditegakkan, melalui berbagai langkah seperti perundang-undangan, pengadilan, kesempatan yang sama di pengadilan, hak asasi manusia, mekanisme untuk banding, representasi yang memadai, media aktif dan independen, pengawasan publik dan akuntabilitas, dan sebagainya.
PPM pada hakekatnya adalah meningkatkan kemandirian masyarakat, dalam hal ini adalah masyarakat/komunitas asli, yang berlandaskan pada sumber daya yang tersedia yang menjadi tumpuan hidupnya. Pelaksanaan pembangunan yang diarahkan kepada masyarakat lokal sesungguhnya berlandaskan pada pembangunan berkelanjutan dengan menghormati keanekaragaman sumber daya yang ada sekarang tetapi juga mengusahakan untuk generasi mendatang. Kemandirian masyarakat melalui pemberdayaan tidak akan dapat dibentuk tanpa adanya partisipasi dari semua pihak, tidak hanya masyarakat lokal/asli saja akan tetapi semua kelompok sosial yang ada dalam masyarakat harus terlibat. Untuk itu perlu pemahaman hak dan tanggung jawab yang tepat dari masing-masing kelompok sosial termasuk juga perusahaan terhadap program yang ada, yang dibangun atas dasar kebutuhan masyarakat.



Hak Cipta © 2017 Badan Litbang ESDM
Badan Litbang ESDM
Jl.Ciledug Raya Kav.109 - Cipulir Kebayoran Lama Jakarta Selatan 12230 Indonesia
Telp. +62 (021) 72798311 Fax. +62 (021) 72798202